Gara-gara Masalah Sepele Kim Jong Un Hukum Mati Jenderal

Korea Utara, Djatinegara.com – Kim Jong Un dilaporkan menghukum mati seorang perwira tinggi militer karena menentang perintah untuk mengirim beras kepada warga yang kelaparan.

Dilaporkan Daily NK, perwira berpangkat mayor jenderal itu bertanggung jawab atas gudang logistik Kamp Latihan 815.

Dia diadili di pengadilan militer dan dieksekusi mati pada 18 Juli lalu.

Menurut keterangan sumber kepada Daily NK, perwira yang tidak disebutkan identitasnya itu menyebut perintah Kim tidak realistis dan mengabaikan kenyataan yang ada.

Kim memerintahkan agar gudang beras militer dibuka untuk dikirim ke warga yang mengalami kelaparan.

Kasus ini terungkap setelah sang komandan secara diam-diam mengeluhkan soal kondisi gudang logistik militer.

Dia mengatakan krisis yang dihadapi gudang militer justru lebih parah daripada kelaparan yang dihadapi warga.

Keluhan itu disampaikan setelah partai berkuasa yang dimpimpin Kim, Partai Pekerja, mengeluarkan perintah soal pendistribusian beras.

Menurut keterangan sumber, perwira itu mengatakan militer terus menerus diperas padahal mereka tak bisa menghasilkan beras.

“Dari mana kita bisa mendapatkan semua beras, ini bukan pasir yang diambil di dasar sungai,” kata sang perwira, seperti disampaikan sumber.

Sejak itu dia menjadi sorotan pejabat pemerintah.

Hukuman mati tersebut ditegakkan sebagai upaya pemerintah untuk menghindari kejadian serupa serta peringatan bagi para perwira yang menentang kebijakan partai.

Selain itu para pejabat di Pyongyang ingin menjadikan momentum ini untuk meningkatkan kedisiplinan militer di tengah krisis pangan yang sedang mendera, bahkan jika gudang beras kosong sekalipun.

Kim disebut sudah mengetahui buruknya kondisi pangan di Korut setelah pertemuan politbiro partai pada 29 Juni.

Pada kesempatan itu dia memerintahkan hukuman berat kepada perwira berpangkat tinggi, sekaligus menginstruksikan militer untuk memeriksa kondisi gudang logistik sampai tingkat rendah.

Kim juga dilaporkan memecat belasan pejabat pada awal Juli karena dianggap gagal menangani bencana kelaparan.