Donasi Rp 2 T Gak Jelas, Tokoh Tionghoa Gak Tinggal Diam: Ini Yang Salah Pemerintah

Jakarta, Djatinegara.com – Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) Lieus Sungkharisma, ikut mengomentari soal pro kontra sumbangan Rp2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19 dari keluarga pengusaha Akidi Tio.

Terkait itu, ia pun menyinggung pihak-pihak yang menjadikan kabar sumbangan tersebut sebagai alat untuk menjelek-jelekkan satu sama lain. Baca Juga: Telak Abis Diprank Sumbangan Rp2 T, Pendukung Jokowi Tetap Puji-Puji Pengusaha Tionghoa.

Ia berpendapat semua itu terjadi akibat pemerintah abai dengan aspirasi rakyat yang ingin membantu negara.

“Kalau saja pemerintah cepat tanggap dan peduli dengan aspirasi rakyat yang ingin ikut serta membantu kesulitan keuangan negara, kejadian seperti yang sekarang dialami keluarga Akidi Tio pasti tidak terjadi,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/8/2021).

Lanjutnya, ia menyebut niat tulus Akidi Tio yang ingin membantuu pemerintah seharusnya didukung.

“Tapi karena pemerintah tidak tanggap, niat baik itu justru menjadi bola liar. Niat warga masyarakat untuk membantu negara akhirnya disalahpahami. Besok- besok orang jadi takut untuk memberi sumbangan karena khawatir diolok-olok atau bahkan dibully,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan ada cara lain untuk mengumpulkan membantu keuangan negara, yakni gerakan yang ia gagas 19 Agustus 2003 lalu bernama Gerakan Nasional ‘Superiman’ atau Solidaritas Umat Peduli Modal Nasional.

“Tapi karena pemerintah abai dengan aspirasi itu, gerakan nasional yang sempat dilaunching di Istana Wakil Presiden Hamzah Haz itu akhirnya kandas dan tak jelas rimbanya sampai sekarang,” ucap dia.

Namun, lanjut ia mengatakan Gerakan Nasional Superiman yang digagasnya itu kandas di tengah jalan karena terlalu banyak isu politik yang kemudian menyertainya.

“Kita ingin meminta kejelasan tentang kelanjutan gerakan nasional itu dan nasib rekening Superiman Nomor 17081945 yang sempat dibuka di Bank Rakyat Indonesia (BRI) guna menampung sumbangan masyarakat,” terang Lieus.

“Saya ingin mendorong pemerintah untuk membuat Perpu terkait sumbangan masyarakat ini sehingga ada payung hukum bagi warga negara yang ingin memberi sumbangannya pada negara. Kalau Perpu itu ada, maka rumors dan isu seperti yang kini dialami keluarga Akidi Tio pasti tidak akan ada,” tukasnya.