Jakarta, Djatinegara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp138,1 triliun atau setara 0,83 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada akhir April 2021. Realisasinya bengkak 85,5 persen dari Rp74,4 triliun pada April 2020.
Ani, sapaan akrabnya, mengatakan realisasi defisit ini terjadi karena belanja negara mencapai Rp723 triliun atau 26,3 persen dari target Rp2.750 triliun. Sementara pendapatan negara cuma Rp585 triliun atau 33,5 persen dari target Rp1.743,6 triliun.
“APBN sudah all out dari kuartal I sampai April 2021, betul-betul membaik ke arah ekonomi kita dari yang negatif menjadi masuk ke zona positif,” ucap Ani saat rapat bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR/MPR, Senin (24/5).
Bersamaan dengan realisasi defisit tersebut, keseimbangan primer menjadi Rp36,4 triliun atau setara 5,7 persen dari asumsi mencapai Rp633,1 triliun. Sementara, pembiayaan anggaran termasuk utang mencapai Rp392,2 triliun atau setara 39 persen dari target Rp1.006,4 triliun.
Secara rinci, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak mencapai Rp374,9 triliun atau 30,5 persen dari target Rp1.229,6 triliun. Penerimaan pajak masih terkontraksi 0,5 persen secara tahunan.
Lalu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp78,7 triliun atau 36,6 persen dari target Rp215 triliun. Pertumbuhannya naik tinggi 36,5 persen secara tahunan.
Kemudian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp131,3 triliun atau 44 persen dari target Rp298,2 triliun. Raupan PNBP itu tumbuh 14,9 persen.
Sisanya, hibah mencapai Rp100 miliar atau 5,7 persen dari target Rp900 miliar. Realisasinya minus 94,2 persen dari tahun lalu mencapai Rp900 miliar.
Sementara di pos belanja, belanja pusat mencapai Rp489,8 triliun atau 25,1 persen dari target Rp1.954,5 triliun. Belanja pusat tumbuh 28,1 persen secara tahunan.
Belanja pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp278,6 triliun yang tumbuh 37,2 persen secara tahunan. Jumlahnya ini baru mencapai 27 persen dari target Rp1.032 triliun.
Selanjutnya, juga disumbang oleh belanja non kementerian/lembaga mencapai Rp211,3 triliun atau 22,9 persen dari target Rp922,6 triliun. Realisasinya tumbuh 17,7 persen secara tahunan.
Selain dari belanja pusat, belanja negara juga disumbang oleh Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp233,2 triliun atau 29,3 persen dari target Rp795,5 triliun. Pertumbuhannya terkontraksi 3,4 persen.
“TKDD ini masih rendah karena penurunan penyaluran DID disebabkan pemda masih berupaya melengkapi persyaratan penyaluran dan penurunan Dana Desa disebabkan pada 2020 terdapat relaksasi penyaluran Dana Desa,” jelasnya.
Rinciannya, transfer ke daerah Rp216,4 triliun atau terkontraksi 1,8 persen secara tahunan dan Dana Desa Rp16,9 triliun atau minus 19,7 persen dari tahun lalu.
- Untuk pembiayaan anggaran, mayoritas masih dari utang dengan jumlah mencapai Rp410,1 triliun. Jumlahnya setara 34,84 persen dari asumsi penerbitan utang pada tahun ini mencapai Rp1.177,4 triliun.b
Secara rinci, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak mencapai Rp374,9 triliun atau 30,5 persen dari target Rp1.229,6 triliun. Penerimaan pajak masih terkontraksi 0,5 persen secara tahunan.
Lalu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp78,7 triliun atau 36,6 persen dari target Rp215 triliun. Pertumbuhannya naik tinggi 36,5 persen secara tahunan.
Sementara di pos belanja, belanja pusat mencapai Rp489,8 triliun atau 25,1 persen dari target Rp1.954,5 triliun. Belanja pusat tumbuh 28,1 persen secara tahunan.
Belanja pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp278,6 triliun yang tumbuh 37,2 persen secara tahunan. Jumlahnya ini baru mencapai 27 persen dari target Rp1.032 triliun.
“TKDD ini masih rendah karena penurunan penyaluran DID disebabkan pemda masih berupaya melengkapi persyaratan penyaluran dan penurunan Dana Desa disebabkan pada 2020 terdapat relaksasi penyaluran Dana Desa,” jelasnya.
Rinciannya, transfer ke daerah Rp216,4 triliun atau terkontraksi 1,8 persen secara tahunan dan Dana Desa Rp16,9 triliun atau minus 19,7 persen dari tahun lalu.
Untuk pembiayaan anggaran, mayoritas masih dari utang dengan jumlah mencapai Rp410,1 triliun. Jumlahnya setara 34,84 persen dari asumsi penerbitan utang pada tahun ini mencapai Rp1.177,4 triliun.
