Jakarta, Djatinegara.com – Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) DKI Jakarta, Agus Harta, mengungkapkan kekhawatirannya terkait PT. Wijaya Karya (WIKA), sebuah perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang sering kali terlambat dalam membayar hak pengerjaan proyek kepada usaha-usaha kecil yang disubkontrakkan oleh WIKA. Menurut Harta, hal ini telah menyebabkan kerugian berkepanjangan bagi para pelaku usaha kecil dan menimbulkan ketidakpastian dalam perputaran dana untuk mengembangkan usaha mereka. (17/6)
“Kerugian demi kerugian telah terjadi dalam sejarah perusahaan BUMN ini, dan kami berharap hal ini tidak terus berulang. Karya-karya yang dilakukan oleh BUMN seharusnya tidak hanya menciptakan tikus-tikus kantor yang memainkan hak rakyat, tetapi juga mendukung partisipasi pengusaha kontraktor dalam program pembangunan nasional,” ungkap Agus.
Agus juga menambahkan bahwa usaha-usaha kecil yang ingin berkontribusi dalam pembangunan negara dan membantu program pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo merasa dilecehkan dengan perlakuan yang mereka terima. Meskipun jumlah dana yang dimiliki oleh para pelaku usaha kecil terbatas, mereka sangat membutuhkan perputaran dana untuk mengembangkan usaha mereka.
“Kami meminta perhatian Presiden Joko Widodo terhadap manajemen PT. WIKA yang dianggap tidak baik dalam mengelola dana rakyat. Kami tidak ingin mengulangi kasus yang melibatkan Direktur Utama PT. Waskita Karya yang telah menjadi tersangka. Ini adalah pembelajaran yang harus diambil oleh PT. WIKA,” tambah Harta.
Agus Harta juga mengungkapkan bahwa para pelaku usaha kecil sedang menghadapi masalah serius dalam membayar karyawan mereka dan menghadapi biaya transportasi yang semakin membengkak. Mereka telah menunggu selama hampir satu tahun untuk mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka lakukan, namun mereka hanya mendapatkan berbagai alasan yang tidak jelas dari PT. WIKA.
HSS, sebagai salah satu kontraktor kecil yang terlibat dalam proyek KCIC, mengungkapkan bahwa mereka telah menunggu pembayaran selama beberapa bulan. Situasi ini telah menimbulkan kerugian finansial dan menimbulkan kesulitan dalam mengelola perputaran dana untuk operasional mereka.
Dalam hal ini, Agus Harta, Ketua PGK DKI Jakarta, turut mendukung PT. HSS dan menyerukan perhatian Presiden Joko Widodo terhadap situasi ini. Harta menekankan perlunya tindakan yang cepat dan tegas untuk memastikan bahwa pembayaran yang tertunda segera diselesaikan, sehingga usaha-usaha kecil dapat terus beroperasi dan berkontribusi dalam pembangunan negara.
Dalam hal ini, Agus Harta berharap agar Presiden Joko Widodo dapat segera mengambil tindakan untuk memastikan bahwa PT. WIKA dan BUMN lainnya dapat memberikan perlakuan yang adil terhadap usaha-usaha kecil yang terlibat dalam proyek pembangunan nasional. Harta juga berharap agar kasus ini menjadi peringatan bagi PT. WIKA untuk memperbaiki sistem manajemen keuangannya agar tidak merugikan para pihak yang terlibat.
Discussion about this post