Sunday, May 28, 2023
  • Login
Djatinegara | Jatinegara
  • Nasional
  • Internasional
  • Jatinegara
  • Ekonomi & Bisnis
  • Megapolitan
  • Polhukam
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
    • Hiburan
    • Pariwisata
  • Teknologi
  • Olahraga
No Result
View All Result
Djatinegara | Jatinegara
  • Nasional
  • Internasional
  • Jatinegara
  • Ekonomi & Bisnis
  • Megapolitan
  • Polhukam
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
    • Hiburan
    • Pariwisata
  • Teknologi
  • Olahraga
No Result
View All Result
Djatinegara | Jatinegara
  • Nasional
  • Internasional
  • Jatinegara
  • Ekonomi & Bisnis
  • Megapolitan
  • Polhukam
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Olahraga
ADVERTISEMENT
Home Nasional

KPK Ingatkan Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara Hindari Gratifikasi

Lingga Nasution by Lingga Nasution
24 August 2021
in Nasional
0
KPK Ingatkan Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara Hindari Gratifikasi
104
VIEWS
ADVERTISEMENT

Jakarta, Djatinegara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada pegawai negeri (Pn) dan Penyelenggara Negara (PN) untuk menghindari perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang dilarang.

Permintaan sumbangan, hadiah atau dengan sebutan lain oleh Pn atau PN untuk kepentingan pribadi Pn/PN, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau kepada Pn dan PN lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Karenanya, KPK mengingatkan kepada kepala daerah maupun Pn/PN lainnya untuk tidak melakukan perbuatan meminta, memberi, ataupun menerima sumbangan, hadiah dan bentuk lainnya yang dapat dikategorikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Baik yang diberikan atau diterima secara langsung maupun yang disamarkan dalam berbagai bentuk. Perbuatan tersebut dilarang karena dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana.

Baca juga

Agus Harta Ajak Pemuda Bercocok Tanam

Surati DLH Dumai untuk ke 2 Kalinya, AMPLI minta DLH Dumai ambil tindakan Kepada PT DPA

Isu monopoli bisnis di lapas GAMKI minta masyarakat dahulukan asas praduga tak bersalah

ADVERTISEMENT

KPK dalam Surat Edarannya tentang Pengendalian Gratifikasi telah mengingatkan kepada para pimpinan kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD, serta pimpinan asosiasi/perusahaan/korporasi, juga seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menghindari gratifikasi dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pegawai negeri dan penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi tersebut dianggap pemberian suap, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidananya yaitu 4 sampai 20 tahun penjara dan denda dari Rp200 Juta hingga Rp1 Miliar.

ADVERTISEMENT

KPK berharap pegawai negeri dan penyelenggara negara dapat menjadi teladan bagi masyarakat dengan tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan melanggar hukum.

 

Tags: GratifikasiKPK
Lingga Nasution

Lingga Nasution

Lingga Pangayumi Nasution adalah bagian dari Djatinegara.com, aktif di berbagai organisasi dan komunitas, Lingga Pangayumi Nasution juga masih aktif sebagai mahasiswa di Universitas Azzahra Fakultas Hukum

Recommended For You

Agus Harta Ajak Pemuda Bercocok Tanam
Nasional

Agus Harta Ajak Pemuda Bercocok Tanam

27 May 2023
Surati DLH Dumai untuk ke 2 Kalinya, AMPLI minta DLH Dumai ambil tindakan Kepada PT DPA
Nasional

Surati DLH Dumai untuk ke 2 Kalinya, AMPLI minta DLH Dumai ambil tindakan Kepada PT DPA

16 May 2023
Isu monopoli bisnis di lapas GAMKI minta masyarakat dahulukan asas praduga tak bersalah
Nasional

Isu monopoli bisnis di lapas GAMKI minta masyarakat dahulukan asas praduga tak bersalah

10 May 2023
Agus Harta Terima Kunjungan Warga Kampung Melayu
Nasional

Agus Harta Terima Kunjungan Warga Kampung Melayu

2 May 2023
Next Post
Tahun Depan Insentif Pajak Lebih Selektif

Tahun Depan Insentif Pajak Lebih Selektif

Resmikan 10 Kantor Baru, Megawati: Kantor PDI Perjuangan Tak Boleh Jadi Milik Pribadi

Resmikan 10 Kantor Baru, Megawati: Kantor PDI Perjuangan Tak Boleh Jadi Milik Pribadi

Bupati Banjarnegara Sebut Luhut Menteri Penjahit

Bupati Banjarnegara Sebut Luhut Menteri Penjahit

Discussion about this post

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Djatinegara | Jatinegara

Portal Berita Djatinegara.com | Jatinegara

INFORMASI

  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

KATEGORI

Ekonomi & Bisnis Gaya Hidup Hiburan Internasional Jatinegara Megapolitan Nasional Olahraga Opini Pariwisata Pendidikan Polhukam Teknologi Video

© 2022 djatinegaracom. All right reserved

  • Login
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Jatinegara
  • Ekonomi & Bisnis
  • Megapolitan
  • Polhukam
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
    • Hiburan
    • Pariwisata
  • Teknologi
  • Olahraga

© 2022 djatinegaracom. All right reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In