Medan, Djatinegara.com – Kelompok Mahasiswa yang tergabung dalam elemen Cipayung Plus Kota Medan (GMNI, GMKI, PMKRI, PMII, IMM, KAMMI, HIKMAHBUDHI dan HIMMAH) angkat bicara terkait penanganan Pandemi COVID-19 oleh Bobby Nasution sebagai Walikota Medan melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Medan yang banyak menuai Polemik di tengah masyarakat.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan untuk menekan penyebaran Virus Covid-19 di Kota Medan yang telah berlangsung selama selama 9 Hari tepat pada tanggal (20/07/21) telah menimbulkan Polemik dilapisan Masyarakat khususnya di Kota Medan.
Evaluasi besar-besaran harus dilakukan Pemerintah Kota Medan terkait realisasi PPKM ini. Apakah Medan masuk kategori Darurat seperti di Ibu Kota Jakarta, maka harus ada penyekatan dan penutupan yang dinilai berlebihan dan tidak bermartabat. Ini harus di Evaluasi berdasarkan kondisi dan kebutuhan warga Medan.
Penerapan program PPKM di Kota Medan sangat banyak menimbulkan konflik yang terjadi di Masyaraktat lihat saja beberapa kejadian-kejadian yg terjadi selama PPKM di kota Medan ini bahkan menjadi trending dan menjadi pusat perhatian warganet, contohnya saja cuplikan video yang trending di sosial media terkait pelaku usaha warung kopi yang meluapkan keresahannya pada aparat dengan nada tinggi ,itu adalah bentuk keresahan masyarakat Medan dikala PPKM darurat yang diterapkan, adalagi baru-baru ini sejumlah barista di Kota Medan menjual dagangannya dilampu merah atau dipinggir jalan karena omzet mereka menurun selama PPKM ini.
Medan ini adalah daerah yang berbeda dengan yang lain,Medan yang secara kultural masyarakatnya makin dikerasin itu makin keras,jadi pemerintah harus cermat juga menanggapi isi hati warga Kota Medan ,kita bukannya ingin penekanan penyebaran virus Covid-19 longgar-longgar saja di Kota Medan ini, tapi harus ada dalam kebijakan itu solusi agar keadaan tetap balance , memang benar pandemi ini siapa yang mau terus terjadi ,tapi siapa juga yang mau kebutuhan hidupnya terancam karena minim pemasukan ?
Warga Medan itu terkenal akan kecerdikan dan kebernaniannya jadi harus lebih pandai lagi pemangku kebijakan mendekatkan diri dengan warganya dengan mengakomodir kepentingan warga selama menerapkan suatu kebijakan yang memiliki dampak serius kondisi perekonomian terutama terhadap pelaku usaha terutama warga dengan upah minimum juga upah harian sehingga warga Medan semuanya tertib dan hasilnya kebijakan seperti PPKM ini terealisasi dengan baik.
Bang Bobby, Medan Tak Seperti Istana Jakarta, Medan Punya Cara Main Sendiri.
Medan beda, Medan tak seperti Jakarta, Medan punya cara main sendiri untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Medan itu masyarakatnya makin keras kalau dikerasin. Medan itu bengal dan cerdik warganya, jadi cara menertibkan warga Medan tak sama seperti warga di Ibu Kota.
Medan tak cukup hanya di teropong dari istana, pemimpin Kota Medan harus memilki kemampuan untuk melakukan pendekatan emosional dengan warganya, agar kebijakannya dapat diterima warganya yang terkenal “keras tapi hatinya lembut” tadi. Niscaya pun ia akan memiliki legacy yang baik dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di Medan.
Jika bapak Walikota Medan yang terhormat tidak mendengarkan keluhan kami mahasiswa yang orang tua nya adalah pedagang rata-rata, maka kami akan turun ke jalan bersama orang tua kami pedagang kaki lima, umkm dan pekerja lepas harian lainnya untuk memperlihatkan kepada bapak bahwasanya kegelisahan kami untuk bertahan hidup sudah lebih parah daripada pandemi COVID-19.
Discussion about this post