Novel Curiga Terjadi Persekongkolan Pimpinan KPK dan Koruptor

Jakarta, Djatinegara.com  – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berembuk dengan Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai nasib 75 pegawai lembaga antirasuah yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hasilnya, berdasarkan rapat di Gedung BKN pada Selasa (25/4), para pimpinan lembaga pemangku kepentingan pamong praja itu memutuskan 24 di antaranya masih bisa dibina untuk jadi ASN, sementara 51 yang lain sudah tidak karena berstatus ‘merah’.

Menyikapi hal tersebut sejak awal, penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pihaknya mencurigai sejak awal mengenai persekongkolan di dalam KPK dengan koruptor. Oleh karena itu, sambungnya, rentetan aksi 75 pegawai yang tak lolos TWK selama ini adalah untuk pula menggali dugaan persekongkolan oknum-oknum tersebut.

“Yang menarik begini, selama ini upaya untuk menyingkirkan orang-orang baik di KPK dilakukan oleh koruptor. Dan kali ini pimpinan KPK yang melakukan, jadi menarik tuh,” katanya kepada wartawan, Selasa.

“Itu [hubungan antara koruptor dengan pimpinan KPK] yang kami ingin gali. Makanya kami ke beberapa lembaga negara lain untuk melakukan investigasi dalam rangka memastikan itu. Saya menduga ada, tapi sesuatu harus dibuktikan,” lanjutnya.

Ia juga ingin memastikan kemungkinan serangkaian tindakan dan sikap yang dilakukan pimpinan KPK terkait isu penonaktifan 75 pegawai tersebut memang dirancang para komisioner itu untuk menyingkirkan mereka.

Termasuk pula keputusan KPK bersama BKN dan Kementerian PANRB yang berkeras 51 dari 75 pegawai tersebut tidak bisa bekerja kembali di lembaga antirasuah. Menurutnya keputusan itu janggal.

“Kalau [dugaan] itu benar, artinya apa yang dirancang oknum pimpinan KPK ini suatu kejahatan besar,” kata mantan perwira polisi dengan pangkat terakhir komisaris tersebut.

Novel menilai insiden ini merupakan upaya mematikan pemberantasan korupsi dengan tahap demi tahap. Dan ini, menurutnya adalah tahapan akhir dalam upaya tersebut.

“Dan kalau dikatakan siapa yang akan rugi? Ya yang akan rugi kita semua,” tuturnya.

Meski begitu, Novel memastikan ia bersama pegiat anti korupsi lainnya akan terus memperjuangkan pemberantasan korupsi hingga ke fase paling akhir.

Novel sendiri merupakan satu diantara 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Hari ini, Selasa (25/5), KPK-PAN RB-BKN memutuskan 51 dari 75 pegawai tersebut tidak bisa kembali bekerja di KPK. Namun, sejauh ini belum diketahui sejumlah nama yang masuk ke dalam daftar 51 orang tersebut.

Tudingan Fase Akhir Penyingkiran Orang Baik

Lebih lanjut, Novel juga menilai apa yang telah terjadi dalam rapat di gedung BKN hari ini adalah fase terakhir penyingkiran pegawai KPK untuk melemahkan pemberantasan korupsi.

“Saya melihat tegas ada agenda khusus dari pimpinan KPK untuk menyingkirkan tadi. Saya katakan oknum, karena yakin tidak semua itu. Dengan adanya keputusan tadi, rilis tadi, itu menggambarkan bahwa pimpinan KPK memang punya agenda itu,” katanya kepada wartawan.

“Artinya saya mau katakan, bahwa ini merupakan fase akhirlah untuk menyingkirkan efek jera,” lanjut dia.

Novel menilai gelagat itu sudah terlihat sejak pimpinan KPK menetapkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 yang menetapkan TWK sebagai salah satu dasar pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN.

“Peraturan komisi yang dijadikan dasar, yang saya katakan ada pasal selundupan KPK yang membuat. Arahan presiden juga kepada pimpinan KPK,” duga Novel.

Dugaan itu, kata dia, kemudian semakin kuat ketika KPK-BKN-PANRB tidak mengindahkan pernyataan Presiden Joko Widodo agar tidak menjadikan TWK sebagai dasar pemecatan pegawai KPK.

“Artinya memang kengototan ini mesti ada kaitan dengan suatu hal. Tentunya ini menjadi hal yang penting untuk kita lihat, bahwa ada kepentingan apa dengan ngototnya itu ya,” tambah dia yang sempat mendapatkan teror penyiraman air keras tersebut.

CNNIndonesia.com sudah berupaya menghubungi Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri untuk meminta klarifikasi, namun yang bersangkutan belum merespons meski sudah dihubungi melalui aplikasi pesan maupun sambungan telepon sejauh ini.